Meureudu – Ketua Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (UP3M), Dr. Tgk. Deni Mulyadi, MA didapuk jadi pemateri Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Aula Kantor Camat Bandar Dua, Pidie Jaya selama 2 hari, Sabtu-Minggu (16-17/11/2024).
Pada kesempatan ini, Dr. Deni dipercayakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Dua, Pidie Jaya untuk menjadi pemateri tentang ‘Pentingnya menjaga Kode Etik bagi Penyelengara Pilkada’.
Menurut peraih gelar doktor dari UIN Ar-Raniry ini, Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Terkait sikap yang harus dipatuhi oleh penyelenggara salah satunya adalah harus bersikap netral, artinya penyelengara tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon (paslon). Pelarangan memihak tersebut, lanjutnya, dalam bentuk apapun, baik secara lisan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan yang mengarah kepada mendukung salah satu paslon.
Selain itu, penyelenggara Pilkada juga harus mengedepankan etika dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya selama berlangsungnya prose Pilkada ini. Hal ini tentunya sangat penting untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang bermartabat, berintegitas dan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap penyelenggara tentunya tidak boleh mendukung partai dan calon tertentu. Mereka yang terpilih dalam struktur penyelenggara Pilkada ini dituntut harus profesional dan beretika selama berlangsungnya proses ini,” ujarnya.
Tujuan ini, lanjutnya, agar Pilkada tahun ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mampu menahkodai serta berintegritas untuk menjadi orang nomor 1 dan 2 di Pidie Jaya ini. Tentunya hal itu terlihat dari kenetralan serta ber-etika-nya para penyelenggara Pilkada.
“Apabila Pilkada ini diselengarakan oleh orang-orang profesional, kompeten dan mengedepankan etika, maka sangat besar harapan proses tahapan Pilkada yang dilaksanakan akan berkualitas, adil tanpa kecurangan sehingga lahir pemimpin yang menghendaki keinginan-keinginan rakyat. Semoga,” tutupnya. [MAA]
